13
Feb
10

MARJINALISASI ALIRAN SALAFY DI LOMBOK

KETERPINGGIRAN SALAFY DI NTB

Drs.H.Abdurrachman MAY, M.Si

Ketika negara ini dibangun, para pendirinya menyadari bahwa ada kemajemukan sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya.  Beragam suku bangsa  budaya, bahasa, dan agama menjadi satu dalam kemajemukan, terjalin dalam satu kesatuan yang utuh (Bhinneka Tunggal Ika) dalam wadah yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pluralisme Multidimensional yang dimiliki itu, sesungguhnya patut dihargai, dihormati dan disyukuri, yang menurut Zulkifli Husin dalam Martono dkk  ( 2003: xv) harus dipandang sebagai rahmat tuhan yang membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona.

Setiap bangsa pada dasarnya senantiasa berdiri atas landasan pluralitas sosio-kultural. Tidak ada bangsa yang benar-benar homogen, bahkan keaneragaman itu jelas-jelas merupakan keniscayaan yang tak mungkin terelakkan dan tak terbantahkan dalam realitas kehidupan bersama dimanapun dan kapanpun.

Permasalahan keetikmultikulturalan menurut Bagus dalam Martono, dkk (2003:29) muncul  terutama pada masa orde baru, pemerintahan dibawah kepemimpinan Soeharto bahkan pemerintah sebelumnya memaksakan keseragaman untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya, dan mengabaikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural. Proses homogenisasi dilakukan di berbagai bidang kehidupan secara halus dan intelektual(hegemonik) dan/ atau dengan kekerasan (dominatif) sehingga mematikan realitas plural tersebut. Unsur-unsur “demi pembangunan dan stabilitas nasional”  menjadi dominan dan sebagai akibatnya budaya-budaya lain yang ada menjadi terpinggir dan termarginalisasi. Mereka yang berani berbeda diartikan sebagai melawan dan bila perlu ditindas dengan cara diberi cap “komunis” dan “tidak pancasilais” agar bisa “dibasmi” dari bumi Indonesia karena berani “menghambat pembangunan dan stabilitas nasional” yang sedang dijalankan”.  Lebih lanjut Adi, (1999:14) mengatakan bahwa Ideologi pembangunan Orde baru merupakan antitesis bagi “nation and state character buiding” a la Bung Karno, yaitu memelihara dan mendorong  kemajemukan. Terjadi iritasi pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika pada masa Orde Baru, yaitu adanya penyeragaman yang tampaknya dijadikan  konsekuensi atas kepatuhan rakyat pada ketertiban. Sejumlah strategi pembangunan Orde baru pada dasarnya telah membuldoser  kemajemukan. Keragaman masyarakat dalam bidang ideologi, sosial, agama dan kebudayaan justru dihambat, kecuali untuk kepentingan kampanye kehumasan dunia internasional.

Pluralisme agama sebagai salah satu dimensi kehidupan bernegara semestinya dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran  untuk pengayaan nilai spititual antaragama; tidak untuk belajar mencari-cari kekurangan dan kelemahan faham/agama lain dengan serta merta mengklaim diri yang paling benar. Pluralism agama menurut  Syafa’atun Elmirzanah (2004: 8 ) bukanlah kenyataan yang mengharuskan orang untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan atau mencampur-adukan antara agama yang satu dengan yang lain, akan tetapi justru menempatkannnya pada posisi saling menghormati saling mengakui dan bekerjasama.

Pada hakikatnya manusia itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Mahaesa akal  dan nurani sehingga ia mampu memilah dan memilih serta memiliki kebebasan berperilaku dan mengambil keputusan mana yang baik dan buruk dalam menjalani kehidupannya disertai rasa tanggungjawab tentang apa-apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, manusia itu memiliki kebebasan dasar dan hak-hak yang melekat  secara kodrati dan tidak bisa diingkari eksistensinya yang selanjutnya disebut sebagai hak asazi manusia.

Dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia 1948 ditegaskan, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedududkan lain.

Begitu pula dalam undang-undang RI No. 39 tahun 1999 pasal 1 no 1 telah jelas dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara lebih eksplisit lagi, regulasi kehidupan beragama ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 (amandemen-2) pasal 28E  ayat 1,2 dan 3 bahwa, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat  menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Walau banyak regulasi yang mengatur tentang kehidupan antarberagama, namun Indonesia dalam kekiniannya terkadang terusik oleh adanya perseteruan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kebhinnekaan seakan tidak lagi terikat dalam simpul  keekaan.

Nursyahid (2008) dalam inverstigasi yang dilakukan oleh LP3ES melaporkan bahwa sejak tahun 2002, kekerasan terhadap kelompok-kelompok keyakinan minoritas yang tampil beda dengan mainstream masyarakat dan pemerintah (mayoritas lokal) di Indonesia semakin meningkat, Padang ricuh dengan Al Qiyadah Al Islamiyah, Bandung dan Lombok ribut dengan Ahmadiyah dan Gereja. Poso, Ambon dan Lombok larut dalam konflik religi yang sangat memprihatinkan. Belum lagi tindakan anarkis dan konflik yang tak berpola lainnya seperti peledakan bom, amuk massa, pembakaran, penjarahan, demo dan unjuk rasa serta tindakan sejenis  lainnya.

Dalam agama Islam sendiri kerapkali timbul konflik intern yang kalau dicermati sebahagian besar disebabkan karena adanya kekeliruan dan melencengnya pemahaman keislaman secara universal yaitu adanya kecenderungan pengenyampingan sumber pokok Islam itu sendiri yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Konsekuensi lanjut dari kesalahkajian ini berdampak kepada munculnya radikalisme, fanatisme dan arogansi primordialisme firqah yang justru  mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, sehingga tidak heran manakala muncul sikap ekslusifitas kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai statement yang aneh-aneh seperti tidak boleh bergaul dengan manusia di luar Islam, tidak boleh bersalaman dengan lawan jenis, kaum hawa harus memakai cadar ala ninja dll. Fatwa hukum munculan baru inilah yang mengganjal segelintir ummat Islam untuk dapat dengan leluasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bersahabat, sayang menyayang antarsesama manusia di muka bumi ini.

Pemaknaan dan persepsi setiap ummat Islam terhadap nilai dogma yang terkandung dalam agama itu cukup bervariasi. Hal ini termanifestasi dari munculnya beragam mazhab, dan faham yang walaupun semuanya mengacu kepada sumber yang satu. Perbedaan pemahaman yang didasari oleh fanatisme dan arogansi firqah-firqah yang saling bersinggungan inilah yang menjadi pemicu timbulnya konflik  interreligi.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat ayat 13: “Wahai manusia !  sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”, Abu Bakar (2006:1092)

Kalau dikaji hakikat ayat di atas, maka Allah  secara tegas tidak melarang bergaul dengan sesama manusia manapun di dunia ini, apakah manusia itu berlatar Agama Islam, Hindu, Budha, Nasrani. Apakah ia itu bangsa Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Apakah ia itu bersuku Bali, Jawa, Sunda, Sasak, Bima, Bugis, Madura, Minang dan suku-suku lainnya. Islam secara tegas pula untuk mewajibkan kepada ummatnya untuk selalu  bersifat  khusnudzan/berbaik sangka dan melarang ummatnya bersikap su’udzan/berburuk sangka dalam menyikapi pergelutan kehidupan yang pluralis. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat ayat 12, “Wahai orang-orang beriman ! jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya  sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengguncing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa jijik”, Ashshiddiqi (1971:847).

Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagaimana juga di daerah lain di persada nusantara ini, banyak bermunculan aliran/faham seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliran Syi’ah, Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Jaringan Islam Liberal (JIL) yang kesemuanya merupakan alira sempalan dari Nahdlatul Ulama. Disamping itu ada juga aliran LDII, Inkar sunnah, Jamaah Salamullah, Islam Murni, Jama’ah Islamiyah, Jama’ah Ahmadiyah,  Manhaj Salaf serta berbagai faham lainnya.

Berdasarkan hasil survey di lapangan, perkembangan golongan Salafy (pengikut manhaj Salaf) sebagai kelompok Islam minoritas di Lombok, tampak lebih maju dalam upaya rekruitmen pengikut/ummat, dibanding dengan kelompok Islam minoritas lainnya, lebih-lebih lagi dengan Islam Mayoritas yang perkembangannya cenderung statis. Keberhasilan kaum Salafy ini tampaknya menimbulkan rasa iri/cemburu dari kalangan faham Islam Mayoritas, sehingga sepak terjang dan gerak langkah kaum Salafy menjadi titik perhatian dan bahkan mendapat perlawanan dari kelompok mayoritas.

Hasil wawancara dengan Ustadz H.Machsun, salah seorang tokoh Salafy bahwa agama masyarakat di sini (Lombok) masih konfensional/tradisional dan sangat alergi dengan kehadiran kelompok-kelompok agama baru, termasuk golongan Salafy yang memiliki icon da’wah  “membasmi bid’ah, takhayul, khurafat dan taqlid “.

Beberapa indikasi sebagai manifestasi penolakan ajaran Salafy ini antara lain (1) Bangunan Islamic Centre yang mereka persiapkan sebagai sarana da’wah tidak diizinkan untuk dimanfaatkan secara maksimal seperti pemanfaatan sebagai tempat untuk Sholat Jum’at. (2) Ritual pemakaman dan pasca pemakaman jenazah versi Salafy tampil beda dengan mainstream Islam kebanyakan, sehingga mendapat tantangan dari faham-faham mayoritas dan menimbulkan pertikaian yang berujung pada penyerbuan dengan pelemparan batu pada mushola jama’ah salafy. Perlakuan dzolim dari Islam mayoritas ini mewarnai mereka menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan, terlebih lagi dengan tidak adanya respons positif  dari pihak Pemerintah Daerah (baca: Wali Kota Mataram) yang masih segan melegitimir eksistensi Islamic centre sebagai wadah penyelenggaraan sholat Jum’at. (wawancara: 10 Nopember 2009).

Semestinya masyarakat  agama tidak perlu risau dengan  kehadiran golongan  Salafy sebab menurut  Saidi, (2004:1) agama pada dirinya sendiri hanyalah sebuah ajakan. Sebagai ajakan, Ia hanya menawarkan pilihan antara mempercayai atau mengingkari. Ia sama sekali tidak memuat paksaan, kecuali sebuah konsekuensi logis bagi pemeluknya, yang secara sukarela telah mengikrarkan diri sebagai penganutnya. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak  mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun apalagi pemaksaan. Yang jelas semua agama tidak ingin memayungi sesuatu aliran/faham yang justru aliran itu bertentangan dengan syariat agama yang memayunginya.

Terkait dengan statement di atas, maka suatu hal yang harus dianggap wajar manakala kaum Salafy menawarkan pokok ajarannya “bahwa manhaj salaf merupakan satu-satunya manhaj yang harus diikuti di dalam memahami dienul Islam ini, karena: (1). Manhaj salaf adalah manhaj yang benar dan berada di atas jalan yang lurus. (2). Mengikuti selain manhaj salaf berarti menentang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang berakibat akan diberi keleluasaan untuk bergelimang di dalam kesesatan dan tempat kembalinya adalah Jahannam. (3). Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dengan sebaik-baiknya, pasti mendapat ridha dari Allah dan tempat kembalinya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, kekal abadi di dalamnya. (4). Manhaj salaf adalah manhaj yang harus dipegang erat-erat, tatkala bermunculan pemahaman-pemahaman dan pendapat-pendapat di dalam memahami dienul Islam, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. (5). Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka adalah sekelompok dari umat ini yang senantiasa tampil di atas kebenaran, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. (6). Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka adalah golongan yang selamat dikarenakan mereka berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. http://www.asysyariah.com

Setiap manusia tak ingin diusili oleh manusia lainnya, lebih-lebih lagi manusia yang terikat dalam satu komunal sekte/firqah religi. Islam sebagai salah satu agama yang eksis dengan puluhan firqah, tidak ingin diperlakukan semena-mena baik oleh firqah interen agama, lebih-lebih lagi oleh agama di luar Islam.

Manakala agama diklaim sebagai satu-satunya identitas dan harga diri dalam menyiasati hidup, maka ada kecenderungan agama itu dimanfaatkan sebagai perisai sekaligus sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk konflik inter/antaragama. Elga Sarapung dan Zuly Qodir dalam Elmirzanah (2002:3-4) menyetir bahwa ada kecenderungan pluaralisme sara tidak dijadikan sumber untuk kepentingan  bersama seluruh rakyat Indonesia tapi justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan kepentingan kelompok tertentu. Sara seolah racun barang haram yang tidak boleh dibicarakan dikembangkan di masyarakat. Di satu sisi sara dianggap sebagai kekayaan bangsa,  di pihak lain  sebagai ancaman  bagi masyarakat.

Beranjak dari konteks latar belakang di atas itulah yang menjadi bahan pertimbangan, sekaligus memicu hasrat untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan rumusan judul: Keterpinggiran aliran Islam Manhaj Salaf di Lombok Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR  PUSTAKA

Abu Bakar,H,Anwar,L,C. 2006. Al-Muyassar Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Adi, Stanley Presetyo. 1999. Dari Keseragaman Menuju KeberagamanWacana Multikultural dalam Media Semangat Kemajemukan Versus        Ideologi Pembangunan. Jakarta: LSPP.

Ashshiddiqi, Hasbi.1971. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Al-Madinah al-Munawwarah: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd.

Bawa, I Wayan. 2000. Orasi Ilmiah Wisuda Akademi Pariwisata Mataram. Mataram : AKPAR

Cholil, Suhadi. 2008. Resonansi Dialog Agama dan Budaya. Yogyakarta: Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana, UGM.

Dahlan, HMD.1995.   Mencari Makna Hidup . Bandung  : CV Diponegoro.

Dahrendorf, Ralf.1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri-buah analisa kritik. Jakarta : CV. Rajawali.

Elmirzanah, Syafa’atun. 2002. Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian- Studi Bersama Antar Iman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathurrahman. 2001. Gerakan modernis dan tradisional Islam di Lombok (tesis). Yogyakarta: UII Yogyakarta.

Fulthoni,dkk. 2009. Jaminan Hukum dan HAM  Kebebasan Beragama. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Kymlicka, Will. 2003. Kewargaan Multikultural. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Martono,dkk. 2003. Hidup Berbangsa Etika Multikultural.  Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.

May, Abdurrachman.2005. Persepsi dan Sikap Tokoh Agama terhadap Eksistensi Kepariwisataan Lombok (Kajian dari Perspektif Budaya). (tesis). Denpasar : FS Unud.

Nugroho, Taufiq.2003. Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila. Yogyakarta: Padma

Nursyahid, Ali. 2008. Laporan Investigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Piliang, Yasraf Amir. 1998. Sebuah Dunia Yang dilipat. Bandung : Mizan.

Rakhmat, Jalaluddin. 1998. Islam  Alternatif. Bandung: Mizan.

Rahardjo,M.Dawam. 2002. Islam dan Transformasi Budaya. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Rais, Amin. 1999. Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit. Yogyakarta : Bentang Budaya.

Raqith, Ahmad Hasan. 2001. Meraih sukses Perjuangan Da’i. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Saidi, Anas. 2004. Menekuk Agama, Membangun Tahta-Kebijakan Agama Orde Baru. Jakarta: Desantara.

Widastra, Paskalis Nyoman. 2004. Peristiwa satu tujuh satu dalam komunitas Islam dan Kristen di Mataram Lombok (tesis). Denpasar : FS Unud.

— 2009.Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Yogayakarta: Pustaka Grhatama.

— 2009. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Bandung: Citra Umbara.


0 Responses to “MARJINALISASI ALIRAN SALAFY DI LOMBOK”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: